SOSIALISASI PENCEGAHAN AKSI TERORISME, KEMENKUMHAM JATENG GANDENG BNPT

Semarang - Terorisme masih menjadi permasalahan dan ancaman di Indonesia. Dalam dua dekade terkahir, berbagai serangan teror fisik maupun propaganda dilakukan oleh jaringan teror dalam negeri. Hal itu melatarbelakangi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Penyuluhan Hukum Terpadu Upaya Penanggulangan Paham Terorisme dan Radikalisme Terorisme, Selasa (19/11).

Kepala Divisi Pemasyarakatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Muhamad Susanni membuka penyuluhan hukum yang digelar secara virtual ini. Ia menyampaikan kegiatan tersebut sangat diperlukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mempunyai akses berhubungan langsung dengan pelaku terpidana teroris.

Baca juga: Pemberdayaan Warga Binaan Rutan Kudus Dukung Program Ketahanan Pangan

“Dinamika di lapangan WBP banyak berinteraksi satu sama lain. Sehingga perlu adanya pencerahan terkait hukum supaya rekan-rekan tidak salah langkah dalam mengambil sikap di lapangan, ” ujar Susanni.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkokoh wawasan kita terkait masalah hukum yang ada di Indonesia. Supaya kita semuanya mempunyai pegangan dan landasan yang kuat tidak terpengaruh oleh pola pikir yang sesat, ” sambungnya.

Baca juga: Warga Binaan Rutan Magetan laksanakan Tes Urin

Masuk ke inti materi, Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Lily Mufidah memoderatori jalannya kegiatan. Narasumber pertama yakni dari BNPT Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Wafi Fauzi sebagai Fasilitator Daerah Sinergisitas Kementerian/Lembaga-BNPT Wilayah Sukoharjo, memaparkan proses dari terbentuknya terorisme, karakternya, faktor penyebab, hingga strategi mencegah penyebaran radikalisme-terorisme.

“Pencegahannya dapat dilakukan dengan kontra ideologi, kontra radikal, dan kontra narasi. Langkah-langkahnya melalui deteksi dini dan partisipasi masyarakat serta sinergitas pemerintah, TNI-POLRI, penyuluh agama, para tokoh dan stakeholder terkait untuk mencegah penyebaran paham Intoleran, Radikal dan Terorisme, ” terangnya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Ungkap Kendala Pelaksanaan Tusi Saat Dihadapan Komisi XIII DPR RI

Materi seputar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara diberikan Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Rina Desy kepada kepada para peserta yang terdiri dari WBP se-Jawa Tengah.